oleh: Gus Nas Jogja
Di tengah pusaran konflik geopolitik global dan tekanan efisiensi anggaran negara, langkah Prabowo Subianto untuk tetap melanjutkan program MBG justru menjadi sinyal kuat: negara tidak boleh mundur dalam urusan kesejahteraan rakyat. Keputusan ini bukan sekadar kebijakan teknokratis, melainkan pernyataan politik yang sarat pesan bahwa prioritas utama tetap pada kebutuhan dasar masyarakat.
Publik tentu bertanya, mengapa program ini tetap dipertahankan saat banyak sektor lain justru dipangkas? Jawabannya sederhana namun mendasar: persoalan stunting dan kualitas gizi anak bangsa bukan isu yang bisa ditunda. Ini adalah fondasi masa depan, bukan proyek jangka pendek yang bisa dinegosiasikan.
Di sisi lain, keputusan ini juga mencerminkan upaya membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Ketika Prabowo menyinggung agar “uang negara tidak dikorup”, ia sedang menyentil akar persoalan klasik yang selama ini menggerogoti berbagai program sosial yakni kebocoran anggaran.
Opini publik pun terbelah. Sebagian mendukung penuh karena melihat keberlanjutan program sebagai bentuk konsistensi pemerintah dalam melindungi generasi muda. Namun, tak sedikit pula yang skeptis, mempertanyakan efektivitas implementasi di lapangan yang selama ini kerap tidak merata.
Dalam konteks ini, keberanian mempertahankan program MBG justru menjadi ujian nyata bagi pemerintah. Bukan hanya soal melanjutkan, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Tanpa itu, narasi besar tentang kesejahteraan akan mudah runtuh oleh realitas di lapangan.
Menariknya, langkah ini juga bisa dibaca sebagai strategi politik jangka panjang. Dengan menempatkan isu gizi dan kesehatan sebagai prioritas, pemerintah berupaya membangun legitimasi berbasis kesejahteraan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi semata.
Namun publik tidak lagi mudah puas dengan janji. Era keterbukaan informasi menuntut transparansi lebih tinggi. Masyarakat ingin bukti konkret, bukan sekadar komitmen di atas podium. Program sebesar MBG harus bisa diukur dampaknya secara nyata dan terbuka.
Jika berhasil, kebijakan ini bisa menjadi legacy penting bahwa di tengah tekanan global, Indonesia tetap mampu menjaga fokus pada pembangunan manusia. Sebaliknya, jika gagal, program ini berisiko menjadi contoh lain dari ambisi besar yang tersandung implementasi.
Pada akhirnya, keputusan ini mengandung taruhan besar: antara harapan dan keraguan. Dan di situlah publik akan terus mengawasi apakah langkah ini benar-benar untuk rakyat, atau sekadar narasi yang indah didengar namun sulit diwujudkan.***
