JAKARTA|MEB.COM – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kembali mengingatkan seluruh pejabat negara agar menjauhi praktik korupsi dan memperkuat integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda utama dalam penyelenggaraan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), menyusul munculnya sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara dalam beberapa waktu terakhir.
Prasetyo menegaskan bahwa upaya memerangi korupsi harus dimulai dari lingkungan pemerintahan sebagai pihak yang diberi amanah untuk melayani masyarakat dan mengelola keuangan negara.
“Berulang kali Pak Presiden terus mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa salah satu tugas berat kita adalah melawan tindak pidana korupsi,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan, pesan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anggota kabinet, tetapi juga seluruh kementerian, lembaga, serta aparatur negara di berbagai tingkatan. Karena itu, setiap pejabat diminta melakukan evaluasi dan pembenahan diri secara berkelanjutan agar tidak terjebak dalam praktik yang berpotensi melanggar hukum.
Menurut Prasetyo, seluruh penyelenggara negara harus meninggalkan kebiasaan maupun tindakan yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, hingga tindak pidana korupsi lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan publik terhadap sejumlah kasus yang menyeret pejabat negara. Beberapa di antaranya adalah dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) yang melibatkan sejumlah mantan pejabat, serta kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Prasetyo menegaskan pemerintah tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu. Ia berharap berbagai kasus yang terjadi dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Semua pihak harus menjadikan peristiwa-peristiwa ini sebagai pengingat untuk terus menjaga integritas dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Pemerintah, lanjut Prasetyo, akan terus mendorong terciptanya budaya birokrasi yang bersih dan profesional sesuai arahan Presiden Prabowo dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas serta bebas dari praktik korupsi.***
