JAKARTA|mediaerabaru.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari dugaan penyalahgunaan dana, tata kelola, hingga kualitas pelayanan. Presiden menegaskan perbaikan program harus dilakukan secara matang, tidak tergesa-gesa, namun tetap menghasilkan sistem yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat yang membahas perkembangan Program MBG serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dalam pertemuan itu, Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga memberikan dukungan penuh kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar proses pembenahan berjalan cepat tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan pemerintah sedang mendalami berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk dugaan penyalahgunaan anggaran dan kendala operasional di lapangan. Hasil evaluasi komprehensif tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden dalam waktu sekitar satu bulan sebagai dasar pengambilan keputusan lanjutan.
Presiden juga memberikan waktu kepada BGN untuk memperbaiki tata kelola program dalam kurun satu bulan. Evaluasi meliputi mekanisme penyaluran anggaran, pengawasan dapur penyedia makanan, distribusi kepada penerima manfaat, hingga sistem pengendalian internal agar penggunaan dana negara lebih transparan dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, Prabowo turut mempertanyakan apakah alokasi anggaran sebesar Rp15.000 per penerima manfaat masih memadai untuk memenuhi standar gizi sekaligus menjaga kualitas makanan yang disajikan. Pertanyaan itu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan keberlanjutan program nasional tersebut.
Selain aspek anggaran, Presiden menginstruksikan penguatan pengawasan di daerah. Aparat pemerintah daerah, termasuk camat dan unsur terkait, diminta ikut mengawasi pelaksanaan MBG agar setiap tahapan berjalan sesuai prosedur serta mencegah penyimpangan sejak dini. Pemerintah menegaskan setiap rupiah dana publik harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
Sejumlah persoalan yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir, seperti dugaan penyalahgunaan dana, mekanisme pembayaran kepada mitra dapur, hingga insiden terkait kualitas makanan, menjadi perhatian pemerintah. BGN menyatakan telah menyiapkan berbagai langkah perbaikan, termasuk penyempurnaan sistem pendanaan dan pengawasan operasional di lapangan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan Program MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Evaluasi yang dilakukan disebut bukan untuk menghentikan program, melainkan memastikan pelaksanaannya semakin efektif, profesional, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Disarikan dan diverifikasi dengan membandingkan pemberitaan dari sedikitnya delapan rujukan media nasional dan internasional, termasuk Kompas, Tempo, CNN Indonesia, Antara, CNBC Indonesia, Bloomberg Technoz, Reuters, serta berbagai keterangan resmi pemerintah dan pernyataan Presiden yang tersedia untuk publik. ***
