JAKARTA|MEB.COM – Gelombang kontroversi tiba-tiba mengguncang ruang publik setelah ceramah mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di Masjid Universitas Gadjah Mada berbuntut panjang. Pernyataan yang menyinggung konsep “syahid” dalam konflik Poso dan Ambon kini berujung pada laporan resmi ke kepolisian oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bersama sejumlah organisasi lainnya.
Langkah tegas itu diambil setelah berbagai kelompok menilai ucapan JK telah melukai perasaan umat Kristen dan memicu kegaduhan nasional. Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Sinurat, menyatakan bahwa pernyataan tersebut dinilai tidak mencerminkan ajaran Kristen yang mengedepankan kasih, bahkan terhadap musuh sekalipun.
Tak hanya GAMKI, sejumlah organisasi lintas komunitas seperti Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), hingga berbagai elemen masyarakat lainnya ikut bersatu dalam langkah hukum ini. Mereka secara kolektif mendatangi Mabes Polri, menuntut klarifikasi dan pertanggungjawaban atas pernyataan yang dianggap sensitif tersebut.
Polemik bermula dari pernyataan JK yang menyebut adanya kesamaan konsep “syahid” antara Islam dan Kristen, yang menurutnya pernah menjadi salah satu faktor pemicu kekerasan dalam konflik komunal di Poso dan Ambon pada awal 2000-an. Narasi ini langsung memantik reaksi keras karena dianggap menyederhanakan ajaran agama sekaligus membuka luka lama.
Namun, kubu JK tak tinggal diam. Juru bicaranya, Husain Abdullah, menegaskan bahwa publik seharusnya melihat pidato tersebut secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Ia menilai ceramah itu justru bertujuan meluruskan pemahaman keliru yang kerap dijadikan pembenaran untuk kekerasan atas nama agama.
“Tidak ada agama yang membenarkan pembunuhan. Justru itu yang ingin diluruskan oleh Pak JK,” tegas Husain. Ia juga mengingatkan bahwa JK memiliki rekam jejak panjang dalam meredam konflik, termasuk perannya dalam mendorong perdamaian lewat Deklarasi Malino.
Seperti diketahui, konflik Poso (1998–2001) dan Ambon (1999–2002) merupakan salah satu tragedi sosial terbesar di Indonesia yang melibatkan ketegangan antar kelompok dengan latar belakang kompleks, mulai dari ekonomi hingga politik lokal. Dalam situasi genting itu, JK tampil sebagai mediator kunci yang mempertemukan tokoh-tokoh dari kedua pihak hingga tercapai kesepakatan damai.
Kini, pernyataan yang merujuk pada sejarah kelam tersebut justru kembali memicu perdebatan panas. Publik terbelah—antara yang melihatnya sebagai upaya refleksi damai, dan yang menganggapnya sebagai pernyataan yang tidak sensitif. Kasus ini pun dipastikan akan menjadi sorotan besar dalam dinamika sosial dan politik nasional ke depan.***
