JATIM|MEB.COM – Gelombang operasi senyap kembali mengguncang pemerintahan daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Pemkab Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (10/4/2026). Dalam aksi yang berlangsung cepat dan tertutup itu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ikut diamankan.
Kabar penangkapan orang nomor satu di Tulungagung ini dibenarkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. “Benar,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi, tanpa merinci perkara yang menjerat sang kepala daerah.
Operasi dimulai sejak sore hari, ketika tim KPK mendatangi Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bongso sekitar pukul 15.00 WIB. Situasi mendadak berubah tegang. Petugas Satpol PP yang berjaga diminta menyerahkan ponsel mereka, sementara penyidik menyisir sejumlah ruangan penting. Tak berhenti di pendapa, penggeledahan meluas ke kantor Dinas PUPR dalam kompleks Pemkab.
Menjelang malam, pusat aktivitas bergeser ke Mapolres Tulungagung. Satu per satu pejabat penting berdatangan—sebagian dipanggil, sebagian lainnya datang dengan pengawalan. Mobil-mobil dinas silih berganti masuk, membawa dokumen, koper, hingga kardus yang diduga berisi barang bukti. Pemandangan ini memicu spekulasi besar soal skala kasus yang tengah diusut.
Sejumlah nama pejabat teras terlihat memenuhi panggilan penyidik, mulai dari Plt Sekda, kepala dinas, hingga pejabat rumah sakit daerah. Kehadiran ajudan bupati dengan koper-koper mencurigakan semakin mempertegas bahwa operasi ini bukan perkara kecil. Seorang perwira kepolisian setempat mengakui adanya aktivitas KPK, meski enggan memberi rincian lebih jauh.
Hingga kini, KPK masih menutup rapat kronologi lengkap, termasuk dugaan tindak pidana, aliran dana, dan jumlah uang yang mungkin diamankan. Tim penyidik masih bekerja maraton melakukan pemeriksaan intensif. Sesuai aturan, lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap.
Penangkapan ini menambah panjang daftar kepala daerah yang terseret OTT, khususnya di Jawa Timur. Publik kembali dihadapkan pada ironi: di tengah janji bersih-bersih korupsi, praktik gelap di lingkar kekuasaan daerah justru terus terungkap satu per satu.|Harno*
