JAKARTA|MEB.COM – Keputusan berani diambil Prabowo Subianto saat tekanan global memuncak. Di tengah memanasnya konflik Timur Tengah dan ancaman beban anggaran negara, Presiden justru menegaskan satu hal yang tak bisa ditawar: program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap lanjut—tanpa kompromi.
Langkah ini memicu perdebatan. Di saat banyak pihak mendesak penghematan ekstrem, Prabowo memilih arah berbeda. Ia menolak menghentikan program yang menyasar anak sekolah, balita, hingga ibu hamil—kelompok yang dianggap paling rentan dalam krisis berkepanjangan.
“Jangan karena krisis lalu kita hentikan. Masih banyak cara lain untuk hemat,” tegasnya dalam diskusi bersama jurnalis.
Bagi Prabowo, MBG bukan sekadar program bantuan. Ini adalah “senjata utama” membangun masa depan Indonesia. Ia bahkan mempertaruhkan kepemimpinannya pada keberhasilan program ini hingga 2029.
Keputusan itu bukan tanpa alasan. Pengalaman turun langsung ke desa-desa membuka realita pahit: anak usia belasan tahun dengan tubuh seperti balita akibat stunting. Fakta ini menjadi alarm keras yang menurutnya tak bisa diabaikan.
“Daripada uang negara bocor atau dikorupsi, lebih baik untuk memberi makan rakyat,” ujarnya lugas.
Di balik kontroversi anggaran besar, pemerintah justru melihat efek domino ekonomi yang signifikan. Setiap dapur MBG (SPPG) tak hanya memasak, tetapi menggerakkan rantai ekonomi lokal dari petani, pemasok bahan pangan, hingga tenaga kerja.
Data yang disampaikan Presiden, merujuk pada kajian lembaga internasional seperti Rockefeller Institute dan World Food Programme (WFP), menunjukkan potensi besar: setiap 1 dolar yang dibelanjakan bisa berputar hingga 7–35 dolar di masyarakat.
Targetnya ambisius. Sekitar 30 ribu dapur MBG akan dibangun, masing-masing menyerap puluhan tenaga kerja. Efek lanjutannya bisa menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru di sektor pangan dan distribusi.
Namun, pelaksanaan program ini tak sepenuhnya mulus. Pemerintah mengakui adanya penyimpangan di lapangan. Lebih dari 1.000 dapur MBG bahkan telah ditutup sebagai bentuk evaluasi tegas.
Di sisi lain, pemerintah memastikan efisiensi anggaran tetap berjalan tanpa menyentuh program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemangkasan hanya dilakukan pada belanja yang tidak berdampak langsung, seperti perjalanan dinas.
Hal serupa disampaikan Airlangga Hartarto yang menyebut program unggulan tetap aman karena dianggap sebagai investasi jangka panjang.
Dengan posisi tegas ini, Prabowo seolah mengirim pesan kuat: di tengah krisis global, negara tak boleh mundur dari urusan perut rakyat. Bahkan, justru di saat sulit, intervensi harus diperkuat.
Keputusan ini kini menjadi sorotan nasional antara keberanian strategis atau langkah berisiko tinggi. Namun satu hal pasti, arah kebijakan sudah jelas: MBG bukan untuk dihentikan, melainkan diperluas.|Bemby*
