INDRAMAYU|MEB.COM – Kilang Balongan yang menyuplai sekitar 12 persen kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional menjadi sorotan utama dalam upaya penguatan sistem pengamanan objek vital nasional (Obvitnas). Mengingat perannya yang strategis, sedikit saja gangguan dapat berdampak luas terhadap pasokan energi di seluruh Indonesia.
Untuk memastikan standar keamanan tetap optimal, Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri melaksanakan Audit Resertifikasi Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di PT Pertamina Patra Niaga RU VI Balongan, Selasa (9/6/2026). Audit ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berkala terhadap sistem pengamanan fasilitas strategis nasional.
Ketua Tim Audit, Kombes Pol Hadianur S.I.K., M.H., menegaskan bahwa resertifikasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan.
“Ini seperti medical check-up total. Kami memastikan lima elemen SMP tetap berjalan sesuai Perpol No. 7 Tahun 2019. Jika ada penurunan standar, wajib segera diperbaiki karena ini menyangkut ketahanan energi nasional,” tegasnya.
Audit ini menyoroti sedikitnya lima manfaat strategis bagi negara dan masyarakat. Pertama, menjamin pasokan BBM tetap aman dari potensi gangguan seperti sabotase, kelalaian, maupun ancaman eksternal. Kedua, memastikan sistem pengamanan selalu diperbarui mengikuti perkembangan ancaman modern seperti serangan siber, drone, hingga potensi insider threat.
Ketiga, peningkatan kompetensi SDM pengamanan juga menjadi perhatian utama. Personel security tidak hanya berjaga, tetapi wajib memahami SOP darurat, penggunaan peralatan keselamatan, hingga sistem kontrol akses. Keempat, resertifikasi ini memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan investor dan lembaga internasional terhadap keamanan operasional kilang.
Kelima, langkah ini dinilai mampu mencegah potensi kerugian besar bagi negara. Executive General Manager RU VI Balongan, Yulianto Triwibowo, menyebut bahwa penghentian operasional kilang selama satu hari saja dapat menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah. “Resertifikasi SMP adalah investasi keamanan. Biayanya jauh lebih kecil dibanding risiko jika terjadi insiden,” ujarnya.
Sementara itu, Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol. Dr. M. Syahduddi menegaskan bahwa audit ini bukan mencari kesalahan, melainkan memastikan sistem berjalan kuat dan konsisten.
“Polri hadir untuk memastikan Obvitnas terlindungi. Ini wujud nyata Polri yang siap terlihat dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Audit resertifikasi ini akan berlangsung selama beberapa hari dengan metode pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, simulasi keadaan darurat, hingga wawancara lintas departemen di lingkungan Kilang Balongan.***
