JAKARTA|MEB.COM – Pemerintah bergerak cepat menyikapi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani yang dinilai tidak wajar. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bahkan secara langsung melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dan mengirim surat kepada Kapolri untuk menindak perusahaan yang diduga memainkan harga sawit.
Dalam keterangannya usai dipanggil Presiden di Istana Negara, Jumat (19/6/2026), Amran menegaskan adanya anomali serius dalam tata niaga sawit nasional. Menurutnya, harga minyak sawit mentah (CPO) dunia justru sedang mengalami kenaikan, nilai tukar dolar AS menguat, namun harga TBS yang diterima petani malah mengalami penurunan.
“Ini anomali. Harga CPO dunia naik, dolar menguat, tetapi harga TBS turun. Ini tidak masuk akal dan tidak boleh dibiarkan,” tegas Amran. Ia menyebut kondisi tersebut mengingatkan pemerintah pada kasus minyak goreng yang sempat menghebohkan nasional beberapa waktu lalu.
Presiden Prabowo disebut memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut karena menyangkut nasib jutaan petani sawit Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, terdapat sekitar 15 juta petani plasma sawit yang menggantungkan kehidupan mereka pada komoditas strategis tersebut. Jika dihitung bersama keluarganya, lebih dari 30 juta jiwa terdampak langsung oleh fluktuasi harga sawit.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertanian mengumpulkan pelaku usaha sawit dari seluruh Indonesia yang mewakili sekitar 700 perusahaan. Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sekitar 1.900 pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Tanah Air. Hasil pengawasan menemukan adanya 274 PKS yang belum menyesuaikan harga TBS sesuai tren kenaikan pasar global.
Temuan itu langsung ditindaklanjuti. Amran mengungkapkan bahwa pada hari yang sama pihaknya mengirim surat resmi kepada Kapolri agar dugaan praktik penekanan harga sawit dapat ditelusuri dan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Langkah tegas tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan petani.
“Kami minta jangan bermain-main. Jangan korbankan rakyat demi keuntungan segelintir pihak. Negara harus hadir melindungi petani,” ujar Amran. Ia mengungkapkan bahwa setelah dilakukan pengawasan intensif, sekitar 90 persen dari 274 PKS tersebut telah menaikkan harga TBS. Meski demikian, masih terdapat sekitar 5 hingga 10 persen PKS yang belum melakukan penyesuaian sehingga tetap menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum.
Langkah tegas Mentan mendapat sorotan luas karena dinilai sebagai upaya serius membongkar dugaan permainan harga di sektor sawit yang selama ini kerap dikeluhkan petani. Pemerintah berharap harga TBS segera kembali normal sehingga kesejahteraan petani sawit dapat terjaga di tengah membaiknya pasar komoditas global. Dengan keterlibatan langsung Presiden Prabowo dan aparat penegak hukum, publik kini menanti hasil pengusutan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga menekan harga sawit di tingkat petani.***
