JAKARTA|MEB.COM – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi sorotan setelah menegaskan tidak pernah terlibat dalam proyek pemerintah selama berada di posisi oposisi pada era Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada PKS, Mardani Ali Sera, di tengah menghangatnya pembahasan soal relasi politik dan proyek negara usai pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR RI.
Mardani menilai proyek dan tender pemerintah seharusnya berjalan secara profesional tanpa campur tangan kepentingan politik. Menurutnya, keterlibatan partai dalam proyek pembangunan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Karena itu, PKS memilih menjaga jarak dari proyek negara demi mendorong merit system serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian publik setelah Presiden Prabowo secara terbuka menyinggung adanya proyek yang dimenangkan pihak berlatar belakang partai politik tertentu. Dalam pidatonya di rapat paripurna DPR, Prabowo mengaku pernah dimintai arahan oleh seorang menteri terkait tender yang disebut berkaitan dengan PDIP. Namun, ia menegaskan pemenang tender tidak perlu dipersoalkan selama seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Prabowo juga membagikan pengalaman pribadinya sebelum menjabat presiden. Ia mengungkap pernah mendapat dukungan dari Megawati Soekarnoputri dalam urusan ekonomi, termasuk ketika perusahaan yang berkaitan dengannya memenangkan tender proyek. Menurut Prabowo, Megawati saat itu meminta agar proyek yang dimenangkan secara sah tidak diganggu, dan prinsip tersebut kini tetap ia pegang dalam pemerintahannya.
Di sisi lain, Prabowo memberikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang memilih berada di luar pemerintahan. Ia menilai keberadaan oposisi penting untuk menjaga demokrasi tetap sehat melalui mekanisme checks and balances. Meski mengaku lebih nyaman jika seluruh partai bergabung dalam koalisi, Prabowo menekankan kritik tetap dibutuhkan agar pemerintahan tidak kehilangan kontrol.
Pernyataan PKS dan pidato terbuka Prabowo kini memunculkan diskusi baru mengenai batas hubungan politik dan proyek negara. Pemerintah menekankan profesionalisme dalam proses tender tanpa melihat latar belakang politik, sementara publik mendorong agar partai politik tidak terlalu jauh masuk ke ranah proyek pembangunan. Polemik ini diperkirakan terus menjadi perhatian karena menyangkut transparansi kekuasaan, etika politik, dan masa depan tata kelola pemerintahan Indonesia.***
