JAKARTA|MEB.COM – Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi pusat perhatian nasional pada Jumat, 22 Mei 2026, setelah serangkaian agenda strategis pemerintah memicu perdebatan luas di sektor ekonomi dan politik. Sorotan utama muncul dari rapat tertutup di Istana Negara yang melibatkan sejumlah tokoh penting ekonomi nasional, mulai dari pejabat kabinet hingga petinggi Danantara.
Pertemuan tersebut memunculkan berbagai spekulasi terkait langkah lanjutan pemerintah dalam memperkuat kontrol negara terhadap ekspor komoditas strategis Indonesia. Kebijakan baru mengenai devisa hasil ekspor (DHE) serta rencana pembentukan badan ekspor nasional disebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Prabowo untuk memperkuat ketahanan fiskal sekaligus menekan kebocoran pendapatan negara.
Di tingkat internasional, arah kebijakan ekonomi Prabowo mulai mendapat perhatian global. Sejumlah media asing menyoroti langkah Indonesia yang memperketat pengelolaan ekspor batu bara, sawit, hingga logam strategis melalui penguatan peran badan usaha milik negara. Pemerintah menilai kebijakan tersebut sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Namun, sebagian pelaku pasar dan investor menilai langkah itu berpotensi memicu gangguan rantai pasok serta meningkatkan ketidakpastian bisnis.
Di dalam negeri, pidato dan arah kebijakan Prabowo juga mendapat dukungan dari sejumlah kelompok masyarakat. Organisasi mahasiswa dan beberapa pengamat politik menilai pemerintah tengah membangun fondasi ekonomi baru yang lebih berorientasi pada penguasaan sumber daya nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Konsep “Ekonomi Pancasila” yang kembali digaungkan pemerintah disebut menjadi identitas utama arah pembangunan Indonesia ke depan.
Sementara itu, sektor pertahanan tetap menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo. Menteri Pertahanan memastikan seluruh jajaran mendukung kebijakan penguatan ketahanan nasional, termasuk modernisasi alat utama sistem persenjataan serta penguatan posisi strategis Indonesia di kawasan. Langkah tersebut dinilai penting di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dan persaingan ekonomi dunia yang semakin ketat.
Meski menuai pro dan kontra, berbagai langkah Presiden Prabowo dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan arah pemerintahan yang semakin agresif dalam mengendalikan sektor ekonomi strategis nasional. Pendukung menilai kebijakan tersebut sebagai momentum kebangkitan kemandirian Indonesia, sementara kritik muncul karena pasar menilai intervensi negara yang terlalu besar berpotensi menekan iklim investasi dan stabilitas ekonomi jangka panjang.***
