Oleh: , Sandri Rumanama
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi perhatian publik. Di tengah tekanan global yang belum mereda, kurs rupiah disebut semakin mendekati level Rp18.000 per dolar AS. Situasi ini memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama karena dampaknya yang langsung dirasakan pada harga barang, biaya impor, hingga kondisi fiskal negara.
Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama, menilai pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan langkah-langkah jangka pendek. Menurutnya, dibutuhkan kebijakan yang lebih tegas dan berani untuk mengurangi tekanan terhadap rupiah serta menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Salah satu persoalan utama yang disorot adalah tingginya biaya impor minyak dan gas bumi (migas). Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi membuat kebutuhan dolar AS terus meningkat. Akibatnya, cadangan devisa menghadapi tekanan yang tidak ringan, sementara nilai tukar rupiah semakin rentan terhadap gejolak eksternal.
Dalam pandangannya, pemerintah perlu mempertimbangkan opsi yang selama ini dianggap tidak populer, termasuk penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi beban subsidi energi sekaligus menekan kebutuhan impor migas yang terus membengkak. Langkah ini memang berisiko menimbulkan resistensi publik, namun menurut Sandri, keberanian mengambil keputusan sulit sering kali menjadi syarat untuk menjaga kesehatan fiskal dalam jangka panjang.
Selain faktor impor migas, pasar juga mencermati kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Defisit fiskal yang mendekati batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), ditambah tantangan penerimaan pajak yang belum optimal, menjadi sinyal yang diperhatikan investor. Ketika ruang fiskal semakin sempit, kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi menjadi faktor yang sangat menentukan.
Di sisi lain, permintaan terhadap dolar AS juga meningkat karena berbagai kebutuhan musiman, mulai dari pembayaran utang luar negeri, repatriasi dividen perusahaan, hingga kebutuhan impor bahan baku industri. Sandri menilai sejumlah program prioritas pemerintah yang membutuhkan pembiayaan besar turut menjadi perhatian pasar, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Meski bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program-program tersebut tetap membutuhkan pengelolaan anggaran yang ketat agar tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal.
Pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan angka di layar perdagangan valuta asing. Dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor, mulai dari kenaikan biaya produksi, meningkatnya harga barang impor, hingga potensi inflasi yang menggerus daya beli masyarakat. Karena itu, stabilitas nilai tukar harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah, Bank Indonesia, dan pelaku ekonomi nasional.
Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan hanya menjaga rupiah agar tidak terus melemah, melainkan memastikan kebijakan ekonomi yang diambil mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kesehatan fiskal negara. Dalam situasi seperti sekarang, pasar menunggu sinyal yang jelas: apakah pemerintah siap mengambil langkah-langkah strategis yang mungkin tidak populer, tetapi diperlukan untuk menjaga fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh.***
