JAKARTA|MEB.COM – Wacana pengajaran Bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mulai menjadi perhatian publik dan kalangan pendidikan. Gagasan tersebut muncul setelah Prabowo menyatakan keinginannya agar Bahasa Prancis diajarkan di berbagai jenjang pendidikan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda menghadapi persaingan global.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat kunjungan kenegaraan ke Istana Élysée, Paris, Prancis, pada 28 Mei 2026, di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menurutnya, penguasaan bahasa asing merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia sekaligus memperkuat hubungan antarnegara.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta pemerintah memastikan kesiapan sumber daya manusia sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Ia menilai pemetaan jumlah dan distribusi guru Bahasa Prancis di seluruh Indonesia harus menjadi langkah awal agar program dapat berjalan efektif dan tidak berhenti sebatas wacana.
Hadrian menyatakan Komisi X DPR RI akan meminta penjelasan langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rapat kerja mendatang. Pemerintah dinilai perlu menjabarkan secara rinci arah kebijakan, kesiapan kurikulum, kebutuhan tenaga pengajar, hingga strategi pelaksanaan di lapangan. Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya pernah muncul rencana pengajaran Bahasa Portugis yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Menurutnya, apabila kesiapan pemerintah belum sepenuhnya matang, penerapan Bahasa Prancis sebaiknya dilakukan secara bertahap. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah menjadikannya sebagai mata pelajaran pilihan atau program khusus di sekolah-sekolah tertentu sebelum diterapkan secara lebih luas.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi. Ia menegaskan bahwa pengajaran Bahasa Prancis memerlukan kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan kesiapan guru, relevansi terhadap kebutuhan pendidikan nasional, serta masukan dari para ahli pendidikan. Karena itu, perhatian publik kini tertuju pada langkah pemerintah dalam menjelaskan arah kebijakan tersebut sekaligus memastikan kesiapan implementasinya di dunia pendidikan Indonesia.***
