JAKARTA|MEB.COM — Perbedaan pandangan mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritisi frekuensi perjalanan kenegaraan yang dilakukan sejak awal masa pemerintahan.
Dino menilai tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden perlu dievaluasi dari sisi efektivitas, manfaat, serta biaya yang dikeluarkan negara. Melalui pernyataan yang disampaikan di media sosial pada 30 Mei 2026, ia menyebut sebagian agenda diplomasi dapat dilakukan melalui teknologi komunikasi seperti konferensi video atau sambungan telepon dengan para pemimpin dunia.
Menurut Dino, penggunaan teknologi dapat menjadi alternatif untuk menekan biaya perjalanan sekaligus menjaga efektivitas komunikasi antarnegara. Ia juga menilai publik berhak mengetahui sejauh mana manfaat konkret dari setiap kunjungan luar negeri yang dilakukan kepala negara.
Namun pandangan tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman. Ia menegaskan bahwa diplomasi langsung masih menjadi instrumen penting dalam hubungan internasional dan tidak seluruhnya dapat digantikan oleh teknologi.
Menurut Habiburokhman, kehadiran langsung seorang presiden dalam forum internasional memiliki nilai strategis dalam membangun kepercayaan, mempercepat negosiasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai kerja sama bilateral maupun multilateral.
Ia menilai kunjungan luar negeri Presiden tidak hanya berkaitan dengan agenda diplomatik, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional yang lebih luas, mulai dari investasi, perdagangan, pertahanan, ketahanan pangan, hingga kerja sama teknologi dan energi.
“Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, komunikasi langsung antarpemimpin negara tetap memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan nasional,” kata Habiburokhman.
Perdebatan ini mencerminkan dua pendekatan berbeda dalam diplomasi modern. Di satu sisi, pemanfaatan teknologi dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Di sisi lain, diplomasi tatap muka masih dianggap memiliki nilai strategis yang sulit tergantikan dalam membangun hubungan antarnegara.
Hingga kini, pemerintah menegaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional sekaligus membuka peluang kerja sama yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kepentingan nasional.
Perbedaan pandangan antara Dino Patti Djalal dan Habiburokhman pun menjadi bagian dari diskusi publik mengenai model diplomasi yang paling efektif bagi Indonesia di tengah tantangan global yang terus berkembang.***
